PP PDSKJI Audiensi dengan Kementerian Kesehatan RI, Dorong Penguatan Tata Kelola Telepsikiatri dan Peresepan Obat Psikiatri

Jakarta, 5 November 2026 – Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI) melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terkait tata kelola peresepan obat psikiatri serta pengembangan pelayanan kesehatan jiwa melalui platform digital.

Audiensi ini menjadi langkah strategis PDSKJI dalam mendorong penyelenggaraan layanan telepsikiatri yang aman, bertanggung jawab, sesuai standar profesi, serta mengutamakan keselamatan pasien dan perlindungan psikiater.

Dalam pertemuan tersebut, PP PDSKJI menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi terkait pengaturan pelayanan telepsikiatri dan praktik peresepan obat psikiatri melalui platform digital. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pelayanan Daring Berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Pelayanan telepsikiatri berbasis fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dapat melakukan pelayanan dan peresepan obat sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Sementara itu, platform digital tidak diperkenankan melakukan peresepan psikofarmaka secara mandiri.

2. Ketentuan Pelayanan Daring Berdasarkan Kondisi Klinis Pasien

Pelayanan daring berbasis fasyankes bagi pasien dengan kondisi klinis stabil dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional dokter. Sementara itu, pasien dengan kondisi emergensi psikiatri wajib mendapatkan evaluasi dan penanganan secara langsung atau tatap muka.

3. Penguatan Sistem Resep Elektronik

Diperlukan sistem resep elektronik tertutup yang terintegrasi dengan SATUSEHAT untuk menjamin keamanan, ketertelusuran, dan akuntabilitas peresepan obat.

4. Pengaturan Peresepan dan Distribusi Obat Berisiko Tinggi

Diperlukan pengaturan pembatasan jumlah obat tertentu yang berisiko tinggi, termasuk mekanisme pengambilan obat secara fisik melalui apotek resmi guna mencegah penyalahgunaan dan menjamin keselamatan pasien.

Seluruh masukan tersebut dilandasi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam pelayanan kesehatan jiwa tetap berjalan dalam koridor keselamatan pasien, etika kedokteran, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak Kementerian Kesehatan RI menyambut baik dan mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan PP PDSKJI. Kemenkes juga menyampaikan komitmen untuk melakukan evaluasi serta menyusun regulasi yang lebih tepat terkait tata kelola pelayanan kesehatan melalui platform digital.

Hal ini dinilai penting mengingat perkembangan layanan kesehatan digital yang semakin pesat, termasuk berbagai praktik pelayanan yang berkembang sejak masa pandemi COVID-19, sehingga diperlukan penataan dan penguatan regulasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan terstandar.

Audiensi Dihadiri Perwakilan Lintas Unit di Kementerian Kesehatan

Dalam pertemuan tersebut hadir Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, dr. Imran Pambudi, MPHM. Turut hadir pula perwakilan dari Pusat Data dan Tekhnologi Informasi, perwakilan dari Direktorat Pelayanan Klinis, Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan, Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, serta Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer.     

PDSKJI Berkomitmen Mengawal Regulasi Telepsikiatri

PP PDSKJI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sejawat yang telah berkontribusi melalui laporan kasus, pengalaman praktik, serta berbagai masukan terkait penyelenggaraan layanan psikiatri berbasis platform digital. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat advokasi organisasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pasien sekaligus memberikan perlindungan bagi psikiater dalam menjalankan praktik profesionalnya.

PDSKJI menegaskan bahwa pengembangan telepsikiatri merupakan peluang besar untuk memperluas akses pelayanan kesehatan jiwa, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan tenaga kesehatan jiwa. Namun, perluasan akses tersebut harus berjalan seiring dengan jaminan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Selain itu  PDSKJI akan terus mengawal proses evaluasi dan penyusunan regulasi hingga terwujudnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Tata Kelola Telepsikiatri.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen PDSKJI untuk menghadirkan pelayanan kesehatan jiwa yang aman, berkualitas, beretika, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

#PDSKJI #PsikiatriIndonesia #Telepsikiatri #KesehatanJiwa #Kemenkes #PatientSafety #SehatJiwa #IndonesianPsychiatricAssociation

KLARIFIKASI PDSKJI TERKAIT IKLAN LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN JIWA

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyampaikan bahwa materi iklan layanan konsultasi kesehatan jiwa yang beredar di media sosial dengan mencantumkan logo dan identitas PDSKJI bukan merupakan materi promosi resmi PDSKJI.

PDSKJI menegaskan bahwa:
1. Layanan konsultasi yang dipromosikan dalam materi tersebut bukan merupakan program atau layanan resmi PDSKJI.
2. PDSKJI tidak memiliki afiliasi, kerja sama, maupun keterkaitan resmi dengan layanan yang diiklankan tersebut.
3. Pencantuman logo dan identitas PDSKJI dalam materi promosi tersebut tidak menunjukkan adanya dukungan, rekomendasi, atau pengesahan dari organisasi.
4. Penggunaan logo dan identitas PDSKJI wajib memperoleh persetujuan tertulis dari organisasi.

PDSKJI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum menggunakan layanan konsultasi kesehatan jiwa, khususnya layanan yang mencantumkan identitas organisasi profesi.

Apabila menemukan penggunaan logo PDSKJI yang tidak jelas otorisasinya, masyarakat dapat melakukan konfirmasi melalui kanal komunikasi resmi PDSKJI.

PDSKJI berkomitmen menjaga integritas organisasi, kehormatan profesi psikiater, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Jakarta, 30 Oktober 2026
HUMAS PP PDSKJI

   Baca KLARIFIKASI (Klik disini untuk akses dokumen)

   https://www.instagram.com/p/DfKgv53AVy4/?obrf=ZDVwMjUyODRtdjl5

1st Indonesia World Mental Health Day RUN 2026

Yth. Sejawat,
Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2026,

PP-PDSKJI menghadirkan 1st Indonesia World Mental Health Day RUN 2026 dengan mengusung tema:

🏃‍♂️ “Miles for Mindfulness: Every Step Counts, Every Soul Matters”

Kegiatan ini bukan sekadar olahraga, tetapi menjadi bagian dari kampanye untuk mendekatkan kesehatan jiwa kepada masyarakat melalui olahraga, edukasi, skrining, serta interaksi langsung dengan psikiater.

✨ Keunikan kegiatan ini:
* Skrining kesehatan jiwa
* Psikiater terlibat sebagai marshal di sepanjang rute
* Quiet space bagi peserta yang membutuhkan ruang tenang
* Kampung Bahagia sebagai ruang interaksi masyarakat dengan psikiater dan komunitas
* Ambulans medis dan ambulans khusus kesehatan jiwa untuk mendukung keselamatan peserta

📌 Pesan utama:
PEDULI, BICARA, DENGARKAN, DUKUNG.

Karena kesehatan jiwa bukan hanya tentang mereka yang sedang mengalami gangguan tetapi kesehatan jiwa adalah tentang kita semua.

Mohon sejawat dapat membaca dan turut menyebarluaskan informasi ini melalui jejaring masing-masing.

📎 Siaran pers selengkapnya terlampir (Klik disini untuk akses dokumen)
Terima Kasih🙏

PDSKJI Dorong Percepatan Pendidikan Psikiater dan Pengembangan Telepsikiatri

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI) melakukan rangkaian pertemuan untuk membahas penguatan layanan kesehatan jiwa di Indonesia. Agenda diawali dengan audiensi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan jajaran Kementerian Kesehatan pada 17 September 2026. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Mayor Jenderal TNI dr. Ichsan Firdaus, Sp.KJ., M.M.R.S., CFrA.

Dalam audiensi dengan Kementerian Kesehatan, salah satu persoalan yang dibahas adalah keterbatasan jumlah psikiater, terutama di berbagai daerah. PDSKJI mendorong percepatan program Hospital Based PPDS Kedokteran Jiwa sebagai salah satu upaya menambah tenaga psikiater. Pengembangan telepsikiatri juga menjadi bagian pembahasan. Layanan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas akses masyarakat di wilayah yang masih kekurangan psikiater, termasuk pada jejaring lebih dari 250 RSAU.

Kementerian Kesehatan akan mengupayakan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait mekanisme pembiayaan dan klaim layanan telepsikiatri. Selain persoalan tenaga dan akses, pembahasan mencakup kesehatan jiwa anak dan remaja, termasuk pemanfaatan alat skrining AUFEI dan Stethosoul dalam konteks deteksi dini di lingkungan sekolah.

Rencana penguatan fasilitas kesehatan jiwa juga menjadi perhatian, termasuk pengadaan PET Scan untuk RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dan rumah sakit lain di bawah Kementerian Kesehatan yang berfokus pada layanan kesehatan jiwa.

Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesehatan jiwa membutuhkan kerja bersama lintas institusi, mulai dari penambahan tenaga psikiater, perluasan akses melalui telepsikiatri, deteksi dini pada anak dan remaja, hingga pengembangan fasilitas dan jejaring pelayanan.

Sementara itu, persiapan World Mental Health Day 10 Oktober 2026 turut menjadi bagian dari agenda yang dibahas dalam rangkaian pertemuan tersebut.

Semoga kolaborasi semakin sinergi. Salam sehat jiwa
https://www.instagram.com/p/DdjP7bPAYI8/?stkn=ZnRtOGgwNDNkczVu

PDSKJI Dorong Strategi Nasional Pencegahan Bunuh Diri yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyerukan penguatan Strategi Nasional Pencegahan Bunuh Diri yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai respons atas berbagai peristiwa bunuh diri yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Umum PDSKJI, dr. Agung Frijanto, Sp.KJ(K), MH, mengatakan bunuh diri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu penyebab. Menurutnya, perilaku bunuh diri merupakan hasil interaksi berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, lingkungan, kondisi kesehatan fisik, serta tekanan kehidupan yang dialami seseorang.

Agung menegaskan bahwa pikiran maupun perilaku bunuh diri bukan merupakan tanda kelemahan karakter, kurangnya iman, atau ketidakmampuan seseorang menghadapi masalah. Kondisi tersebut merupakan manifestasi krisis psikologis yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan penanganan profesional berbasis bukti ilmiah.

Ia menambahkan, upaya pencegahan bunuh diri tidak dapat menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Menurutnya, diperlukan keterlibatan pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, komunitas, dunia kerja, media massa, hingga platform digital dalam membangun sistem pencegahan yang terkoordinasi.

Lebih lanjut, Agung mendorong percepatan penyusunan dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Bunuh Diri yang memiliki target jelas, indikator terukur, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta evaluasi berkala. Strategi tersebut juga perlu diperkuat melalui promosi kesehatan jiwa, peningkatan literasi masyarakat, deteksi dini kelompok berisiko, perluasan akses layanan kesehatan jiwa, penguatan sistem penanganan krisis, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan nonkesehatan, serta penguatan sistem surveilans dan penelitian.

Selain itu, Ia mengajak media massa dan media digital untuk menerapkan peliputan bunuh diri secara bertanggung jawab dengan menghindari sensasionalisme, menjaga privasi individu dan keluarga, serta selalu menyertakan informasi mengenai layanan pertolongan dan edukasi kesehatan jiwa.

Baca SIARAN PERS (Klik disini untuk akses dokumen)

#pdskji
https://www.instagram.com/p/Dbct9aYgXtZ/?igsh=MXFwcTQ3M2ZrMmd4eA==

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha).

PDSKJI berharap proses investigasi yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan pihak berwenang dapat berlangsung secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan.

Ketua PDSKJI, dr. Agung Frijanto, Sp.KJ(K), M.H., mengatakan bahwa organisasi profesi sangat menyesalkan apabila benar terjadi tindakan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugasnya.

"Setiap tenaga kesehatan berhak bekerja dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan dalam bentuk apa pun. Jika dugaan tersebut terbukti, tentu hal itu tidak dapat dibenarkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak," ujarnya.

Menurut dr. Agung, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kesehatan mental tenaga kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan kerja dan mutu pelayanan kesehatan. Profesi tenaga kesehatan memiliki tuntutan yang tinggi, baik secara fisik maupun emosional, sehingga memerlukan sistem perlindungan dan dukungan psikologis yang memadai.

"Tenaga kesehatan setiap hari dihadapkan pada situasi kritis, pengambilan keputusan yang cepat, serta tekanan emosional yang besar. Karena itu, kesehatan mental mereka harus menjadi prioritas, sama pentingnya dengan keselamatan fisik di tempat kerja," katanya.

Lebih lanjut, dr. Agung menegaskan bahwa bunuh diri merupakan fenomena yang kompleks dan multifaktorial sehingga tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu penyebab. Namun demikian, pengalaman tekanan psikologis, konflik, maupun peristiwa traumatis merupakan faktor risiko yang perlu dikenali dan ditangani sedini mungkin.

"Yang terpenting adalah membangun sistem deteksi dini. Kita perlu mengenali tanda-tanda seseorang sedang mengalami tekanan psikologis berat atau memiliki risiko bunuh diri, kemudian memastikan ia segera mendapatkan bantuan profesional.

Upaya pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan ketika krisis sudah terjadi," jelasnya.

PDSKJI merekomendasikan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat sistem perlindungan tenaga kesehatan dari intimidasi dan kekerasan, menyediakan layanan dukungan kesehatan mental, serta menerapkan skrining dan deteksi dini risiko bunuh diri pada tenaga kesehatan yang mengalami tekanan psikologis.

PDSKJI juga mengajak media massa dan masyarakat untuk memberitakan peristiwa ini secara bertanggung jawab, menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, menghindari spekulasi, serta tidak menyajikan pemberitaan yang sensasional mengenai bunuh diri.

"Peristiwa ini hendaknya menjadi momentum bagi kita semua untuk membangun lingkungan kerja yang lebih aman secara fisik maupun psikologis. Melindungi kesehatan mental tenaga kesehatan pada akhirnya adalah bagian dari upaya melindungi keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia," tutup dr. Agung.

Baca SIARAN PERS (Klik disini untuk akses dokumen)