24 Agustus 2025

Abstrak

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023 menandai titik balik penting dalam integrasi kesehatan jiwa, psikiatri forensik, dan hukum pidana di Indonesia. Pengakuan terhadap pembelaan gangguan jiwa, pengenalan langkah alternatif (tindakan) bagi pelanggar dengan disabilitas psikiatri, serta penekanan pada kolaborasi interprofesional mencerminkan pergeseran paradigma menuju sistem peradilan pidana yang lebih inklusif. Artikel ini mengeksplorasi keterkaitan kesehatan jiwa dan hukum dalam kerangka KUHP baru, menyoroti tantangan dan peluang bagi psikiatri forensik di Indonesia. Topik-topik utama meliputi pembelaan tidak mampu bertanggung jawab, pembelaan diri, navigasi sistem hukum bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual, pendidikan interprofesional, serta keberlanjutan layanan psikiatri forensik. Implikasi praktis bagi aparat penegak hukum, hakim, dan tenaga kesehatan jiwa turut dianalisis, bersama dengan peran ilmu saraf dalam memitigasi risiko kekerasan. Artikel ini menyimpulkan dengan rekomendasi penguatan layanan psikiatri forensik melalui integrasi dengan sistem kesehatan nasional, pengembangan pelatihan profesional, serta peningkatan kolaborasi lintas profesi. Pendekatan interprofesional ini esensial untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan manusiawi.

Read more »

02 Desember 2024

Malingering merupakan kondisi di mana individu berpura-pura atau melebih-lebihkan gejala penyakit mental atau fisik untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti menghindari hukuman atau mendapatkan perhatian. Dalam konteks psikiatri forensik, malingering sering kali menjadi perhatian utama, terutama di kalangan pelaku pelanggar hukum. Artikel ini akan membahas manifestasi gejala dan tanda malingering, analisis medikolegal mengenai sanksi yang dapat diterima, serta pelaporan medis yang relevan.

Read more »

02 November 2024

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, salah satu aspek yang tak kalah penting adalah evaluasi kecakapan jiwa tersangka. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika tersangka mengalami kondisi kesehatan seperti stroke. Stroke dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan emosional individu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses hukum dan pertanggungjawaban mereka. Artikel ini akan membahas pentingnya evaluasi kecakapan jiwa bagi tersangka korupsi yang mengalami stroke, serta dampaknya terhadap proses peradilan.

Read more »